Protes Sungai Batanghari Dijadikan Lintasan Batubara, Walhi: Pindah Lintasan Hanya Pemindahan Kerusakan

Jambitv.co, Jambi - Kebijakan gubernur jambi mengalihkan lalu lintas angkutan batu bara dari jalan raya ke sungai batanghari, diprotes oleh aktivis wahana lingkungan hidup indonesia. Pengalihan dinilai tanpa uji kelayakan, dan berpotensi menggerus kenyamanan masyarakat banyak.

BACA JUGA:Awal Tahun 2024, Operasional Angkutan Batubara Dimaksimalkan Melalui Jalur Sungai

Polemik lalu lintas angkutan batu bara silih berganti, gubernur jambi al haris telah memberlalukan aturan bahwa angkutan batu bara di provinsi jambi, tidak boleh lagi melalui jalan umum dan dimaksimalkan melalui jalur sungai batanghari. Walhi sebagai organisasi pemerhati lingkungan memprotes kebijakan tersebut.

BACA JUGA:Sopir Truk Batubara Akan Diberikan BLT Selama Jalur Darat Dibatasi Saat Proses Pemilu Awal 2024

Aktivis walhi jambi ginda menyebut pemindahan lintasan hanya dikarenakan infrastruktur jalan darat banyak yang rusak, dan tidak dipungkiri sungai batanghari sebagai aset alam indonesia yang berpredikat sungai terpanjang di pulau sumatera, juga akan menjadi rusak, akibat pelebaran dinding sungai dan kian tercemar.

BACA JUGA:Gubernur Jambi Al Haris Resmi Melarang Angkutan Batu Bara Melintasi Jalan Umum, Termasuk Mendalo-Simp.Rimbo

Di sisi lain angkutan batu bara di perairan  berpotensi menggerus kenyamanan masyarakat banyak, yang menjadikan sungai batanghari sebagai sumber kehidupan, baik mck dan wisata.

BACA JUGA:Tegas !!! Tidak Ada Lagi Angkutan Batu Bara Sampai Jalan Khusus Batu Bara Selesai, Kecuali Jalur Sungai

“Kalau kita melihat untuk saat ini secara kasat mata saja, kami mempertanyakan apakah sungai batanghari ini menjadi solusi yang terbaik menjadi jalur transportasi khususnya untuk batubara,” jelas Ginda, Aktivis Walhi. 

Walhi juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jambi tanpa uji kelayakan sungai.  Sehingga Walhi meminta Gubernur Jambi Al Haris, agar jangan memaksakan pemanfaatan sungai batanghari.

“Kalau kami lihat Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan kajian terkait dengan kebijakannya. Kajian kelayakan apakah sungai batanghari itu layak untuk dilalui kapal tongkang besar,” tandasnya. 

Sumber: