Jadi Kasus Tertinggi Nomor 2 Nasional, Dewan Dorong Pemprov Jambi Percepat Penyelesaian Konflik Agraria

Jambitv.co, Kota Jambi -    Kasus Konflik Agraria di Provinsi Jambi kian memuncak, bahkan DPRD Provinsi Jambi telah membentuk tim khusus untuk penyelesaian Konflik Agraria. Hanya saja hingga saat ini masih belum selesai, sehingga DPRD meminta Pemprov Jambi berperan aktif dalam penyelesaian Konflik Agraria.

Beberapa hari terakhir, sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa minta penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi. Pasalnya, hingga saat ini konflik agraria atau konflik lahan terus bertambah. 

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, konflik agraria di Jambi bahkan sempat menduduki posisi nomor 2 nasional dengan konflik terbanyak. 

DPRD pun telah membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria. kemudian telah mengeluarkan rekomendasi solusi penyelesaian konflik ke pemerintah Provinsi Jambi. Namun, rekomendasi tersebut belum dilakukan sepenuhnya oleh Pemprov Jambi. Sehingga konflik agraria terus bertambah dan terkesan berlarut-larut.

“Konflik lahan ini kan sempat jadi nomor 2 tingkat nasional. Kalau aksi kan sudah kita saksikan hampir setiap bulan, kita juga menerima aksi terkait dengan konflik lahan. Walaupun DPRD punya pansus yang kita rekomendasikan ke Pemprov, yang sekarang sudah di paripurna kan. Kami minta supaya Pemprov melaksanakan rekomendasi dari pada pansus konflik lahan itu sendiri. Di lain pihak kita juga selalu koordinasi dengan Kepala BPN dengan Kepolisian, dan pihak terkait lainnya bagaimana konflik-konflik lahan di Jambi segera bisa diselesaikan.” pungkasnya.

Di sisi lain Edi Purwanto juga menyebutkan, penyelesaian konflik agraria memang tidak mudah. Perlu adanya kordinasi dan kerjasama dengan semua pihak termasuk TNI-POLRI. Menurutnya perlu adanya sanksi hukum untuk perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat. Adapun untuk tahun ini ada tujuh kasus agraria yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Sehingga tidak ada banyak masyarakat yang dirugikan akibat konflik agraria.

 

Sumber: