Jambitv.co, Jambi - Pada awal tahun 2024 mendatang Komisi IV DPRD Provinsi Jambi akan menyusun rancangan peraturan daerah inisiatif terkait sistem layanan kesehatan. Perda ini disusun guna memastikan pelayanan kesehatan diberikan tepat sasaran.
Guna memastikan layanan kesehatan diberikan dengan maksimal dan tepat sasaran kepada masyarakat, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi akan menggarap peraturan daerah inisiatif, mengenai sistem layanan kesehatan di Provinsi Jambi pada awal tahun 2024 mendatang.
BACA JUGA:DPRD Provinsi Jambi Susun Ranperda Inisiatif Tenaga Kerja Provinsi Jambi, Fokus Pada 3 Indikator
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria mengatakan, sejatinya perda inisiatif layanan kesehatan, direncanakan disusun pada tahun ini, hanya saja undang-undang kesehatan belum di sah kan,sehingga baru akan disusun pada awal tahun 2024.
Perda ini nantinya akan menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah, dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan di Provinsi Jambi. Perda ini dinilai sangat penting, karena menyangkut hidup masyarakat banyak. Serta kondisi saat ini, pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi, baik di rumah sakit ataupun unit pelayanan kesehatan di daerah masih kurang maksimal. Bahkan, ada sebagian daerah yang dinilai masih sangat minim layanan kesehatannya.
BACA JUGA: DPRD Provinsi Jambi Sahkan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah
Lebih lanjut, dalam perda itu nanti, akan diatur bagaimana perencanaan pelayanan kesehatan, serta penyusunan anggaran. Serta korelasi penerima layanan kesehatan, agar tidak lagi tumpang tindih data di dinas kesehatan dan dinas sosial.
“Kita masih menunggu peraturan undang-undang terkait dengan undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan kan baru lahir kemarin. Hari ini kita fokus pada ranperda tenaga kerja Provinsi Jambi. Itu juga berkaitan hampir sama itu dengan UU cipnaker. Hari ini uu cipnaker juga melibatkan uu kesehatan. Yang jelas sekrang kalau yang untuk perda inisiatif kesehatan kita pending dulu. Mungkin di awal tahun depan.” pungkasnya.