Konflik lahan 5 kasus konflik lahan jadi pr pemkab tanjab barat

KOTA JAMBI,JAMBITV.CO - Badan kesatuan bangsa dan politik, KESBANGPOL Tanjung Jabung Barat menyatakan ada 5 kasus konflik lahan yang dalam proses penyelesaian. 5 kasus itu menjadi PR besar pemerintah agar tidak terjadi gesekan terlalu jauh antara perusahaan dan masyarakat.Kepala badan KESBANGPOL Tanjung Jabung Barat Dianda Putra menjelaskan, hingga (09-2025), konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan masih alot dalam penyelesaian. pemerintah kabupaten melalui KESBANGPOL dan tim terpadu manargetkan mampu menyelesaikan 3 konflik lahan hingga akhir tahun ini.

Sebelumnya, kata Dianda Putra, ada 9 kasus konflik lahan di Tanjung Jabung Barat. Namun setelah melalui kajian, hanya 5 kasus konflik lahan yang menjadi wewenang kabupaten untuk penyelesaiannya, dan sisa merupakan kewenangan Provinsi. Sejauh ini, upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah kabupaten yakni mencari akar permasalahan 5 konflik lahan tersebut.

BACA JUGA:Sinergi Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Jambi Bersama Kejaksaan Tinggi Jambi Perkuat Perlindungan Aset BMN

“ Ada 5 permasalahan, konflik yang dalam proses penyelesaian itu semua boleh kita katakan basisnya adalah konflik lahan. Bagi itu kelompok tani, kelompok masyarakat bahkan ada komunitas atau lembaga termasuk juga lembaga adat dan perusahaan. Dalam sisa berapa bulan sampai 2025 ini setidaknya 3 permasalahan dari 5 ini bisa terselesaikan namun 2 permasalahan itu kita terus berjalan dan kita upayakan supaya bisa selesai . namun kita prioritaskan 3 permasalahan yang prosesnya  berjalan lancar.” Ujar Dianda Putra.

Dianda juga mengungkapkan, dalam upaya penyelesaian, KESBANGPOL berpedoman pada peraturan Bupati tahun 2025 tentang pedoman penanganan konflik sosial. Adapun konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat diantaranya konflik lahan masyarakat dengan PT Agriwiyana, PT WKS, PT CKT dan PT Bukit Kausar.

BACA JUGA:Anak SD Jadi Korban Begal, Kaki Remuk Dan Motor diambil

Sumber: