Edi Purwanto Komitmen Perjuangkan Nasib Lahan 200 KK Transmigran di Gambut Jaya

JAMBI, JAMBITV.CO - Menteri Transmigrasi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Muarojambi bersama anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, Rabu (20/8). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan terkait persoalan transmigrasi di kawasan Gambut Jaya yang sebelumnya telah disampaikan Edi Purwanto dalam rapat kerja bersama kementerian.

Edi Purwanto dalam rapat Komisi V DPR RI bersama dengan Menteri Transmigrasi menyuarakan persoalan 200 Kepala Keluarga yang ikut dalam transmigrasi lokal di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi tidak mendapatkan hak sepenuhnya. Janji mendapatkan dua hektare tanah untuk satu kepala keluarga, namun realisasinya hanya 0,75 hektare.

“Dengan turun langsung, kami berharap Menteri bisa segera mengeluarkan aturan maupun membentuk sistem organisasi yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut 200 Kepala keluarga di Gambut Jaya,” ujar Edi Purwanto.

BACA JUGA:Cegah Konflik Suku Anak Dalam, Edi Purwanto Konsepkan Kawasan Bagi SAD

Edi Purwanto menegaskan, kunjungan langsung Menteri Transmigrasi ke lapangan sangat penting agar pemerintah pusat dapat melihat secara nyata persoalan yang dihadapi masyarakat transmigran. Edi menekankan perlunya kebijakan konkret dari pemerintah pusat agar masyarakat transmigran mendapatkan kepastian hidup yang lebih baik.

BACA JUGA:Edi Purwanto Dorong Kemandirian Ekonomi Suku Anak Dalam di Kawasan Hutan SAD

“Kita ingin agar warga yang sudah lama ditempatkan di Gambut Jaya bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan dan kepastian hukum. Maka dari itu, kami mendorong pemerintah untuk hadir dengan langkah nyata,” tegasnya.

Kunjungan Menteri Transmigrasi ini diharapkan dapat menjadi momentum penyelesaian menyeluruh bagi persoalan transmigrasi di Muarojambi, sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam memberikan solusi bagi masyarakat di daerah transmigrasi.

“Terhadap paparan yang dilakukan saya berharap persoalan ini segera di selesaikan dan clear, jangan berlarut-larut, pihak terkait ATR BPN, Kehutanan dan lain sebagainya juga kita minta untuk saling berkoordinasi,”pungkasnya.

Sumber: