Panglima TNI Pertimbangkan Opsi Menyerang KKB, Sebagai Upaya Pembebasan Pilot Susi Air

Jambitv.co, Jakarta – Tidak mudah bagi TNI-Polri melakukan pembebasan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Sebenarnya hanya tersisa 2 opsi saja untuk melakukan pembebasan tersebut. Namun, salah satu opsinya dilakukan dengan cara penyerangan.

 

Namun, Panglima TNI Yudo Margono menekankan, jika mengambil opsi menyerang atau menggempur KKB Papua, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Kerusakan, korban jiwa, korban luka-luka, trauma, konflik, dendam, saling curiga dan ketidaknyamanan warga akan terjadi di Papua.

"Makanya, kalau dilakukan penyerangan, lantas yang rugi siapa? Kan pasti masyarakat. Bisa saja ada yang terkena (tembak). Makanya yang terus dilakukan pemerintah saat ini, adalah kedepankan negosiasi," tegas Panglima TNI.

Yudo Margono mengatakan, bahwa untuk kepentingan negosiasi, Penjabat Bupati Nduga sudah menyatakan sanggup. Penjabat Bupati Nduga sanggup melakukan itu.

"Artinya, negosiasi merupakan pilihan yang paling tepat untuk mengakhiri kasus penyanderaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu," ujarnya.

Yudo juga mengingatkan, bahwa upaya negosiasi itu tidaklah mudah. Apalagi kondisi geografis Papua yang terbilang berat, membuat mobilitas tim untuk negosiasi menghabiskan banyak waktu.

"Oleh karena itu, tidak ada batasan bagi tim negosiasi untuk melakukan tugasnya. Kita tungu sajalah seperti apa hasilnya nanti. Tapi saat ini upaya negosiasi tetap dilaksanakan," pungkasnya.

Panglima TNI Yudo Margono juga menjelaskan, bahwa TNI-Polri lebih memilih opsi negosiasi dengan Egianus Kogoya dalam membebaskan pilot Susi Air yang disandera sejak 7 Februari 2023. Menurutnya, opsi negosiasi jauh lebih baik ketimbang opsi penyerangan. Sebab, jika opsi kedua ini dilakukan, maka efek yang ditimbulkan akan jauh lebih besar.

Sikap yang diambil Panglima TNI ini untuk merespon sorotan pelbagai pihak yang mempertanyakan sikap TNI-Polri dalam membungkam kelompok warga sipil bersenjata yang tak beradab itu.

"Sampai saat ini pemerintah masih terus berusaha untuk melakukan negosiasi. Komunikasi-komunikasi dengan Kelompok Separatis Teroris itu juga terus dibangun sehingga bisa tercapai kesepakatan tentang pembebasan tawanan tersebut," tegas Yudo Margono.

"Untuk kepentingan itu, tentunya tak bisa ada batas waktu. Karena yang namannya negosiasi senantiasa butuh keterlibatan banyak pihak," sambungnya.

Sumber: