AUDIENSI GUBERNUR AL HARIS DENGAN MENKEU RI, SUARAKAN KELUHAN DAERAH TERKAIT PENURUNAN DANA TRANSFER
AUDIENSI GUBERNUR AL HARIS DENGAN MENKEU RI, SUARAKAN KELUHAN DAERAH TERKAIT PENURUNAN DANA TRANSFER-Arfani-Jambi TV
Gubernur Al Haris melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah merasakan dampak penurunan nilai Transfer ke Daerah (TKD) yang dikirim dari pusat ke daerah.
Gubernur Al Haris, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), serta Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas persoalan Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan signifikan dan berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah merasakan dampak besar akibat menurunnya nilai TKD yang dikirim dari pusat ke daerah. Penurunan tersebut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK. Ia menegaskan, kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
Pertemuan ini menjadi wadah penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi agar kebijakan fiskal pusat tetap berpihak pada keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Sengaja kami meminta waktu Pak Menteri untuk bercerita tentang keluh kesah kami di daerah, karena TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya. Daerah tentu banyak sekali merasakan dampak dari hal itu, di antaranya ada daerah yang kesulitan membayar TPP, belanja operasional, bahkan belanja pegawai yang besar sekali, apalagi dengan adanya keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” ungkap Al Haris, Gubernur Jambi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: