Tagihan Pajak Air Tanah Melonjak, Ketua PHRI Jambi Angkat Suara!

KOTAJAMBI, JAMBITV.CO - Penerapan peraturan Walikota nomor 29 tahun 2024, tentang pajak air tanah menuai protes dari para pelaku usaha perhotelan di Kota Jambi.

Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia PHRI Jambi mengaku keberatan atas kenaikan pajak air tanah karena  dirasa memberatkan.

Keberatan atas pemberlakuan Perwal 29 tahun 2024 tentang air tanah disampaikan oleh Ketua PHRI Yudhi Irwanda Ghani.

BACA JUGA:Puluhan Alat Rekam Pajak di Kota Jambi Tak Berfungsi

Menurutnya, PHRI saat ini seperti terkena serangan jantung akibat tagihan pajak air tanah yang mebengkak dan memberatkan pelaku usaha perhotelan.

Yudhi menjelaskan bahwa, kenaikan pajak air tanah tersebut berdampak signifikan terhadap pengeluaran operasional hotel.

Karena kenaikan pajak ini cukup tinggi, dari 148 rupiah per meter kubik menjadi 2.203 rupiah per meter kubik.

BACA JUGA:Krisis Air Bersih di Muaro Jambi Meluas, Sumur Warga Desa Muaro Sebapo Sudah Kering Semua

“Pengaruhnya jelas-jelas memberatkan untuk bisa dilanjutkan menjadi satu ketentuan yang kos itu tiap bulan harus kami bayar,tentunya semuanya adalah harapan dan juga sudah dijelaskan. Ini bukan sebuah bentuk pembangkangan dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, tapi kami bisa diberikan waktu untuk duduk bersama menentukan kebijakan yang mau diambil tadi. Jadi, kalau itu sudah ada ketentuannya perusahaan akan tetap tunduk dengan suatu ketentuan yang tentunya sama-sama bijak”, ujar Yudhi Irwanda Ghani.

BACA JUGA:Nilai Fantastis Tunggakan Pajak PT. EBN

Dijelaskan yudhi, minimnya pasokan air bersih dari perusahaan daerah air minum, membuat hotel-hotel di Jambi bergantung pada air tanah untuk kebutuhan mereka.

Namun keputusan kenaikan pajak yang diterapkan tanpa sosialisasi ini dinilai memberatkan dan mengejutkan.

PHRI Jambi berharap pemerintah daerah mempertimbangkan ulang kebijakan ini, dan menciptakan solusi yang lebih adil.

Mereka juga mendorong adanya dialog lebih lanjut dengan pihak terkait, guna mencari keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan keberlangsungan usaha perhotelan di Jambi.

Sumber: