Puluhan Alat Rekam Pajak di Kota Jambi Tak Berfungsi

Jambitv.co, KotaJambi - Puluhan alat rekam pajak di Kota Jambi tak berfungsi. Kepala BPPRD Kota Jambi, Nella Ervina mengatakan, total tapping box yang terpasang saat ini 197 unit. Namun yang aktif hanya 138 unit. Artinya 59 di antaranya tak berfungsi. Di akui Nella, tak berfungsinya alat rekam pajak tersebut di pengaruhi banyak faktor. Di antaranya keterbatasan jaringan hingga alatnya memang rusak.  "Jadi memang tidak efektif. Pengelolaan tapping box ini di lakukan oleh Bank 9 Jambi, dengan menyewa vendor luar. Mereka di bayar Rp 400 ribu per unit per bulan untuk mengelola itu. Tapi tidak memberi kontribusi signifikan," kata Nella. Hal itu di sampakannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kota Jambi, Kamis (15/6). Nella mengatakan, secara kebutuhan Kota Jambi seharusnya memiliki 1.500 tapping box, sesuai dengan jumlah wajib pajak potensial. "Itu pernah di sampaikan pak wali saat audiensi dengan KPK. Seharusnya minimal kita punya 500 tapping box. Tapi sejak 2018 angka itu tidak berkembang. Hanya 197 unit itu yang terpasang," katanya. Dia mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan dan menggiatkan uji petik bagi wajib pajak. Sehingga pelaporan tidak terlalu jauh dengan kenyataan di lapangan.

Dewan Minta alat rekam pajak di ubah ke aplikasi

Sebelumnya, Nella mengungkapkan, terkait efektivitas alat rekam pajak (tapping box). Ia mengaku, di daerah lain alat rekam pajak (tapping box) sudah mulai di tinggalkan. “Sekarang sudah beralih menggunakan aplikasi. Aplikasi ini di gunakan tanpa alat, tentu menghemat biaya. Sebab alat inikan menimbulkan biaya,”. “Aplikasi cendrung lebih hemat. Kami akan melakukan peninjauan dulu, study ke lapangan, apakah memang benar aplikasi ini lebih efektif. Karena jangan sampai nanti kita beralih, tapi malah lebih efektif tapping box,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Jambi, Joni Ismed mengatakan, lebih baik sistemnya saja yang di rubah dari tapping box ke pemakaian aplikasi (digitalisasi). Sehingga mudah untuk memantaunya.  "Kita ini sudah banyak rapat membahas tentang tapping box ini, tapi masalah tidak juga selesai. Kita bisa contoh Angkasa Pura itu pembayarannya UMKM-UMKM yang ada di sana itu sudah menggunakan HP. Jadi lebih baik kita ubah tapping box itu ke digitalisasi. Jadi saya harapkan RDP ke depan kita sudah bicara sistem yang baru dan jangkauannya tentu lebih luas," katanya. (ali)   Sumber: Jambi One

Sumber: