Gedung Paripurna Batal Dibangun, Ketua DPRD Minta Kinerja Dinas PUTR Dievaluasi

Jambitv.co, Batanghari - Tidak terealisasinya pelaksanaan pembangunan gedung paripurna, yang telah direncanakan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 5,5 Miliar Rupiah. Membuat Ketua Dprd Kabupaten Batanghari Anita Yasmin angkat bicara. Ia dengan tegas meminta agar kinerja dinas pekerjaan umum dan tata ruang dievaluasi.

Politisi muda dari partai amanat nasional ini, sangat menyayangkan lantaran belum maksimalnya persiapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan fisik tersebut. Padahal sebelumnya, pihak pemerintah daerah dan dprd telah sepakat. Bahwa Proses pembangunan gedung paripurna dapat dilaksanakan tahun ini.

“Tidak masalah ya, cuman artinya OPD terkait itu harus dievaluasi ya, karena kan ketika sudah dilaksanakan ketok palu anggaran. Artinya dapat dipastikan anggarannya ada. Kemudian kawan kawan dari DPRD dan Pemerintah Daerah kan sudah sepakat. Ini sekarang kembali ke penyelenggaranya dinas, ini harus dievaluasi kembali,” Ungkap Anita Yasmin Ketua DPRD Batanghari.

Anita Yasmin menilai, batalnya pembangunan gedung itu juga dipicu lambannya proses lelang paket proyek. Di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau Ukpbj Setda Batanghari. Sehingga perihal ini menjadi salah satu faktor engganya pihak ketiga atau rekanan untuk mengikuti proses lelang. Sebab singkatnya waktu pengerjaan tentunya akan beresiko.

BACA JUGA:Tujuh Fraksi DPRD Batanghari Sampaikan Pemandangan Umum Tiga Ranperda

Sebelumya, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengaku. Bahwa pihak pemerintah daerah sebelumnya telah membuka proses lelang proyek, untuk pelaksanaan pembangunan gedung paripurna itu. Hanya saja, tidak satupun pihak rekanan yang mengajukan penawaran untuk mengikuti lelang kegiatan fisik tersebut.