Pemkot Jambi Mulai Lakukan Pengukuran Pembangunan Kolam Retensi

KOTA JAMBI, JAMBITV.CO - Pemerintah Kota Jambi mulai melaksanakan proses pengukuran lahan, untuk pembangunan kolam retensi di kawasan Kota Baru. Pembangunan ini menjadi langkah nyata Pemkot Jambi, dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah padat penduduk Kota Jambi.

Pengukuran awal dilakukan pada lahan seluas sekitar 9 Hektar yang akan dijadikan kolam retensi sistem asam. kolam ini dirancang sebagai solusi permanen dalam menampung limpasan air saat musim hujan, khususnya di kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir.

BACA JUGA:Aur Kenali Kawasan Perumahan, Pemkot Jambi Kembali Tegas Tolak Stockpile BatuBara

Wali Kota Jambi Maulana turun langsung memimpin proses pengukuran di lapangan. dari hasil pendataan, terdapat 51 bidang tanah bersertifikat yang terdampak pembangunan,  dengan 15 diantaranya merupakan bangunan rumah warga, dan sisanya lahan kosong. Maulana menjelaskan, proses pengukuran ini akan dilanjutkan ke tahap pengerjaan pada bulan November mendatang, dengan harapan pembangunan kolam retensi ini dapat mengurangi risiko banjir secara signifikan di kota jambi.

“Memulai proses pengukuran bagi masyarakat yang terdampak, untuk pembuatan kolam retensi penanggulangan banjir di sistem asam yang luasnya kurang lebih 9 hektar. Alhamdulillah hari ini, mulai perdana, saya launching proses pengukurannya. Kepada Pak RT, tokoh masyarakat, alhamdulillah sangat mendukung. Supaya semua program yang kita lakukan ini mampu menganggulangi sistem asam yang padat ini dan setiap musim penghujan banjir. Mudah-mudahan program ini, program yang mulai kita semua diberi kelancaran prosesnya. Target saya, di bulan November sudah harus groundbreaking.” Ujar Maulana. 

BACA JUGA:Kabar Baik, Pemkot Jambi Usulkan 121 Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu

Pembangunan kolam retensi sistem asam ini menjadi salah satu program prioritas Pemkot Jambi, dalam upaya meningkatkan ketahanan lingkungan dan mengurangi dampak banjir di kawasan perkotaan. untuk pembebasan lahan sumber dana ditanggung oleh Pemerintah Kota, provinsi dan pusat.