Anggota DPR-RI HBA : Tidak Tepat Jadikan JBC Kambing Hitam Terus, Investor Enggan Masuk Jambi

JAMBI, JAMBITV.CO – Mantan Gubernur Jambi yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, Hasan Basri Agus (HBA), angkat bicara terkait polemik banjir di kawasan Simpang Mayang dan sorotan terhadap proyek Jambi Business Center (JBC). HBA mengimbau agar semua pihak, termasuk para wakil rakyat, bersikap lebih sejuk dan konstruktif, bukan justru memperkeruh suasana.

“Jangan main bongkar bae (bongkar terus) kalau bicara soal JBC. Itu investasi besar, ratusan miliar sudah masuk ke sana, tenaga kerja juga sudah ratusan orang yang bekerja,” ujar HBA saat dimintai tanggapan, Rabu (16/4/2025).

Menurut HBA, persoalan banjir di kawasan Mayang memang harus dicari solusinya secara menyeluruh, tetapi tidak tepat jika investasi seperti JBC dijadikan kambing hitam tanpa kajian yang utuh.

BACA JUGA:Pembangunan JBC, Al Haris : Proyek Ini Memiliki Nilai Strategis Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota

“Kalau setiap masalah dikaitkan langsung ke investor, ya susah investor mau masuk Jambi. Harusnya kita cari solusi, bukan saling menyalahkan,” ujarnya.

Ia menilai, kawasan JBC justru menjadi titik akselerasi ekonomi baru di Kota Jambi. Dengan adanya investasi tersebut, telah terjadi peningkatan infrastruktur seperti akses jalan, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya anak-anak muda Jambi.

HBA mendorong semua stakeholder, baik di tingkat provinsi maupun kota, untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah banjir dan tata ruang dengan pendekatan teknis dan kebijakan, bukan dengan polemik dan debat politik.

BACA JUGA:Tenaga Ahli Lingkungan Unja Prof. Aswandi Sebut JBC Bukan Biang Banjir Tapi Karena Drainase yang Buruk

“Investor butuh kepastian, bukan kegaduhan. Kalau kita terus gaduh, jangan salahkan kalau investor enggan masuk Jambi,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris juga sudah menyatakan revisi Amdal dan pembangunan drainase di kawasan JBC sedang dikawal oleh pemerintah. Ia juga menegaskan lahan JBC bukan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melainkan bekas kantor Dinas Peternakan.

Sumber: