BPR dan WALHI Dikritik Tak Melibatkan Tokoh Adat Dalam Polemik Stockpile di Aur Kenali

JAMBITV.CO – Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi dikritik dalam penanganan polemik penolakan pembangunan stockpile dan TUKS milik swasta di Aur Kenali Kota Jambi.

 

Kritik ini dilontarkan oleh Kemas Uzer, Panglima Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, dalam diskusi panel tema Menakar Sentimen Publik Demi Ruang Hidup Bersih Warga Aur Kenali, Jumat 24, Oktober 2025 kemarin.

 

Kata Kemas Uzer, selama ini  tampak BPR dan WALHI kurang melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi dan pengambilan keputusan, sementara warga yang dimaksud BPR dan WALHI dalam polemik tersebut, adalah bagian dari masyarakat adat.

 

"Kita ini masyarakat adat, tapi tidak pernah menyentuh adat istiadat, jadi tolong generasi muda terutama, libatkan adat."tegasnya. Menurut Kemas Uzer, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. "Seharusnya, BPR dan WALHI menggandeng tokoh-tokoh adat sejak awal. Mereka lebih memahami kearifan lokal dan bisa memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat," ujarnya.

 

Kemas Uzer menambahkan, tanpa keterlibatan lembaga adat, solusi yang ditawarkan oleh BPR dan WALHI dianggap kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Jambi.

 

Menanggapi kritik tersebut, Ketua BPR Rahmad, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pendekatan ."Saya singgung disini bahwasanya, BPR merangkul semuanya, setiap elemen masyarakat RT, ketua RT, tokoh agama hingga tokoh adat, divisi Agitasi namanya."tegasnya.

 

Sementara itu, Deputi Direktur ED Walhi, Firman S, menjelaskan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk menghormati kearifan lokal dalam setiap advokasi lingkungan. "Kami akan mengevaluasi kembali pendekatan kami dan memastikan bahwa lembaga adat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan," katanya.

 

Sumber: