Kejari Usut Dugaan Korupsi Pengadaan 100 Ekor Sapi di Muaro Jambi

KOTA JAMBI, JAMBITV.CO - Pengadaan sapi di dinas perkebunan dan peternakan kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2024 lalu, dibidik kejaksaan negeri Muaro Jambi. Pihak kejari mencium adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan adanya kerugian negara.

Kejaksaan negeri Muaro Jambi tengah membidik dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan sapi, di dinas perkebunan dan peternakan kabupaten Muaro Jambi. Kasi intel kejari Muaro Jambi Angger Pratomo, membenarkan adanya penanganan kasus itu. Namun dirinya belum bisa memastikan berapa jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perkara ini.

BACA JUGA:Korupsi Pupuk Subsidi, 3 Terdakwa Di Bungo Divonis 1,5 Hingga 4,5 Tahun Tahun Penjara

Angger belum begitu banyak berkomentar terkait dengan kasus ini. Namun dirinya memastikan jika seandainya tim masih membutuhkan keterangan saksi, maka pihak terkait akan kembali dipanggil. Meski masih dalam tahap penyelidikan awal, penanganan kasus ini dipastikan menjadi prioritas. Pihak kejaksaan belum merinci jumlah saksi yang telah diperiksa ataupun potensi tersangka.

“Saat ini memang kejaksaan negeri Muaro Jambi sedang melakukan proses penyelidikan terkait pengadaan sapi di dinas peternakan. Mungkin kalau untuk informasi lainnya karna ini masih tahap proses penyelidikan kita masih belum banyak bisa kita sampaikan yang jelas memang pada saat ini kejaksaan negeri Muaro Jambi sedang melakukan penyelidikan terkait pengadaan sapi di dinas peternakan”. Ujar kata Angger Pratomo.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Samsat Bungo, 7 Terdakwa Diduga Rugikan Negara Rp1,8 Miliyar

Diketahui pengadaan sapi ini masih di era PJ bupati Raden Najmi, dengan PLT kepala dinas Ridwan. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disediakan untuk membeli sekitar 100 ekor sapi tersebut mencapai 1 miliar rupiah lebih.

Sapi yang dibeli tersebut diberikan kepada sejumlah kelompok tani, yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Muaro Jambi. Kejari menegaskan akan mengusut tuntas dugaan korupsi ini, demi menjaga integritas pengelolaan dana publik di sektor pertanian dan peternakan.

Sumber: