KOTAJAMBI, JAMBITV.CO — Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya mengejar tingginya serapan anggaran dalam menjalankan program pemerintah. Setiap anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2027 harus dipastikan efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 di Ruang Utama Sidang DPRD Jambi, Senin (5/10/2026).
Al Haris mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran. Karena itu, OPD diminta mengubah pola pikir dalam menjalankan program, sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap.
“Setiap item program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027. Catatan bahwa tentu kita masih dalam posisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi,” ujar Al Haris.
Ia juga meminta OPD terus berinovasi agar program pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, OPD didorong mencari sumber pembiayaan alternatif serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA:Al Haris Minta 81 Posko Karhutla Aktif, Warga Diminta Hentikan Pembakaran Lahan
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah Provinsi Jambi ditargetkan mencapai sekitar Rp3,95 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Target pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp2,054 triliun dan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,89 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,021 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Dengan target tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp68,45 miliar yang dirancang ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2026.
Al Haris menegaskan, kenaikan anggaran tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan prinsip efisiensi. Menurutnya, keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk menyusun program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dulu APBD kita sampai Rp5 triliun. Sekarang kita hanya Rp4 triliun sekian. Tentu yang inilah yang akan kami coba mengatur dengan dewan sedemikian rupa agar tepat sasaran, terukur, dan berdampak untuk masyarakat Provinsi Jambi,” katanya.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD Provinsi Jambi dapat berjalan optimal sehingga setiap program dan anggaran yang disepakati benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.