“Seharusnya BPKP turun ke lapangan, panggil BPDAS, panggil DKU, panggil penasihat, untuk melakukan klarifikasi kasusnya atas permintaan dokumen dari pihak penyidik,” katanya.
Wahyu juga menyoroti audit yang selama ini dilakukan BPKP terhadap PDAM Tirta Mayang. Menurutnya, PDAM setiap tahun menjalani audit oleh BPKP dan dalam audit-audit sebelumnya tidak ditemukan adanya kesalahan.
Namun, dalam perkara ini, auditor BPKP justru menyampaikan adanya kerugian keuangan negara. Menurut Wahyu, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap hasil audit BPKP sebelumnya.
“PDAM ini setiap tahunnya selalu dilakukan audit oleh BPKP. Dalam setiap audit yang dilakukan tidak ditemukan adanya kesalahan. Namun, dalam persidangan auditor BPKP justru menyebut ada kerugian negara. Ini menunjukkan bahwa auditor BPKP menggugurkan produk BPKP yang mengaudit PDAM setiap tahun,” ujar Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu mengaku semakin melihat adanya persoalan dalam perkara tersebut setelah mendengarkan keterangan ahli di persidangan.
Menurutnya, rangkaian fakta yang muncul dalam persidangan membuat dirinya menilai perkara tersebut terkesan dipaksakan dan para terdakwa dikriminalisasi.
“Dari keterangan yang kita dapat hari ini, saya jelas melihat bahwa kasus ini dipaksakan dan para terdakwa dikriminalisasi,” ujar Wahyu.
Dalam persidangan, ahli Chandra menerangkan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara menggunakan data hasil penyidikan yang diberikan penyidik. Ahli juga menggunakan metode actual loss.
BACA JUGA:Dugaan Penganiayaan, Terlapor Didampingi Penasehat Hukum Penuhi Panggilan Penyidik
Ketika hakim menanyakan apakah ahli mengorek atau mencari data lain di luar data yang diberikan penyidik, Chandra menjawab tidak. Ahli mengatakan pemeriksaan didasarkan pada barang bukti yang diberikan penyidik.
Hakim juga menggali soal pembayaran dari DHS kepada DKU. Chandra menerangkan, pihaknya hanya melihat purchase order dan melakukan konfirmasi kepada DHS. Sementara kepada DKU, ahli tidak melakukan konfirmasi secara langsung. Namun, menurut ahli, DKU membenarkan jumlah pembayaran yang diterima.
Hakim kemudian mempertanyakan apakah ahli audit memperoleh data mengenai kemungkinan adanya biaya lain yang dikeluarkan DHS kepada DKU di luar biaya yang tercantum dalam purchase order.
Atas pertanyaan tersebut, ahli menjawab tidak ada data yang diterima.
Dalam persidangan, kuasa hukum Rusdi Wahab juga sempat menanyakan apakah penggunaan uang hasil penjualan air PDAM yang masuk dalam transaksi tersebut termasuk keuangan negara.
Ahli Chandra menjawab tidak mengetahui dan menyebut persoalan tersebut bukan kewenangannya, sehingga dapat ditanyakan kepada ahli keuangan negara.
Terkait bentuk penyimpangan, ahli menyebut terdapat empat hal berdasarkan hasil audit. Di antaranya, proses penyusunan HPS yang dinilai tidak berdasarkan keahlian, surat undangan yang telah menyebut pengadaan Sucolite, tidak adanya persaingan sehat karena persoalan pengalaman, serta pekerjaan pengadaan yang menurut ahli seharusnya dilakukan DKU, bukan DHS.