Djokas menegaskan perlunya dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pemberian kode batang oleh pihak Pertamina, mengingat seluruh data berada di bawah kendali perusahaan tersebut.
“Jika Pertamina memiliki kemauan, pemeriksaan ini tidaklah sulit karena akses datanya ada di tangan mereka,” ujarnya.
Mengingat rapat belum menghasilkan keputusan yang nyata, Komisi II juga berencana melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui forum Rukun Tetangga maupun warga di lingkungan sekitar lokasi SPBU.
Di sisi lain, Manajer Penjualan Area Pertamina Patra Niaga Jambi, Beny Kurniawan, menyatakan pihaknya mendukung segala upaya perbaikan sistem penyaluran dan siap bekerja sama dengan DPRD maupun Pemerintah Kota Jambi untuk menyusun langkah pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.