Benny juga mengakui masih adanya tantangan di lapangan, terutama terkait batasan jaminan asuransi bagi angkutan yang belum memiliki izin resmi.
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah perlindungan bagi masyarakat jika terjadi kecelakaan,” ujarnya.
Sebagai solusinya, ia mendorong penguatan koordinasi serta penyusunan payung hukum yang jelas, salah satunya melalui nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait.
“Kita harus mencari jalan keluar bersama. Negara tidak boleh abai, justru kolaborasi menjadi kunci agar masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Benny berharap penyelenggaraan angkutan Lebaran bisa semakin adaptif terhadap dinamika di lapangan.
“Momentum angkutan Lebaran ini harus menjadi cerminan bagaimana sistem transportasi bekerja secara menyeluruh, bukan hanya soal kelancaran, tetapi juga keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat,” tutupnya.