Paripurna LKPJ 2025, DPRD Muaro Jambi Beri Apresiasi dan Catatan Infrastruktur
Paripurna LKPJ 2025, DPRD Muaro Jambi Beri Apresiasi dan Catatan Infrastruktur-yasri-Jambitv.co
MUARO JAMBI, JAMBITV.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2025. Agenda ini menjadi momen penting bagi DPRD untuk menguji kinerja pemerintah daerah, sekaligus menyoroti persoalan krusial seperti infrastruktur di tengah meningkatnya mobilitas dan investasi.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang digelar di ruang rapat utama berlangsung dengan agenda penyampaian LKPJ tahun anggaran 2025 oleh Bupati Muaro Jambi. Sidang ini dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi unsur pimpinan dewan, serta dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. Dalam penyampaiannya, DPRD memberikan apresiasi atas realisasi program pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Namun demikian, sejumlah catatan penting tetap menjadi perhatian, terutama terkait persoalan infrastruktur yang dinilai masih menjadi tantangan utama.
BACA JUGA:DPRD Kota Sungai Penuh Gelar Rapat Paripurna Internal Sampaikan Hasil Perubahan Jadwal Bamus
Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menyebut pemerintah daerah telah bekerja maksimal di tengah berbagai kendala. Ia juga menyoroti posisi strategis Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi, sehingga memiliki potensi besar dalam menarik investor. Kedekatan wilayah ini dengan pelabuhan dan bandara dinilai menjadi keunggulan tersendiri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta membuka lapangan kerja baru.
“Kita yakin dan percaya kepala daerah serius dan maksimal untuk menangani semua persoalan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi hari ini,” ungkap Aidi Hatta, Ketua DPRD Muaro Jambi.
Namun di sisi lain, tingginya mobilitas akibat pertumbuhan tersebut juga berpotensi memberikan tekanan pada infrastruktur daerah. DPRD menegaskan laporan yang telah disampaikan oleh Bupati akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut sebagai bagian dari fungsi pengawasan, guna memastikan pembangunan ke depan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: