Kapolri Medahului atau Melawan Presiden?

Oleh: Prof Henri Subiakto

 Presiden Prabowo sedang menyiapkan agenda reformasi Polri sebagai respons tuntutan publik pasca-demo besar pada Agustus 2025. 

Pada 17 September 2025, Prabowo menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, mantan Wakapolri yang dikenal tegas, termasuk pernah menangani kasus Ferdy Sambo dan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas serta Reformasi Kepolisian, sebelum dilantik, telah mengangkat pangkatnya secara istimewa menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (bintang empat). 

Penunjukan itu disertai rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian di tingkat presiden, yang melibatkan tokoh luar seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD, untuk evaluasi menyeluruh.

Sementara Kapolri Listyo Sigit bereaksi cepat dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal pada hari yang sama melalui Surat Perintahnya. Tim ini beranggotakan 52 perwira, diketuai Komjen Chryshnanda Dwilaksana dengan Listyo Sigit sebagai pelindung dan Wakapolri sebagai penasihat. 

Peristiwa ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di pemerintahan Prabowo, upaya reformasi Polri jadi uji coba keseimbangan kekuasaan antara presiden, Polri, genk Solo dan tuntutan publik. 

Penunjukan Dofiri, figur kredibel dari internal Polri yang dihormati karena integritasnya (lulusan Adhi Makayasa Akpol 1989), jadi sinyal kuat, Prabowo ingin mengendalikan agenda reformasi secara langsung dari Istana.

Secara politik, akan memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin tegas yang ingin "membersihkan" institusi polisi warisan presiden Jokowi (di mana Listyo diangkat karena kedekatannya sejak dari Solo). 

Kenaikan pangkat Jenderal Dofiri juga bisa dibaca sebagai sikap politik yang memilih loyalis di luar loyalis Listyo, mengingat Dofiri lebih senior dan dikenal tegas dan bukan gerbong yang dibina Listyo Sigit.

Dengan adanya Pembentukan tim internal Polisi tepat sehari setelah penunjukan Dofiri menimbulkan interpretasi ganda. Di satu sisi dilihat sebagai langkah proaktif Polri "sudah ingin berbenah sendiri" dan terbuka terhadap masukan dari luar, namun juga bisa berarti pembentukan tim internal sebagai upaya membela kelompok Listyo untuk mempertahankan struktur Polri sekarang. 

Ini upaya para pimpinan Polri dibawah Jenderal Listyo Sigit untuk mencegah agar reformasi dari presiden nantinya tidak "mengganggu" struktur hirarki para petinggi Polri yang sudah cukup lama disiapkan dan dibina Listyo Sigit.

 

Ini juga menguji hubungan antara Presiden Prabowo dengan Kapolri Listyo Sigit yang tampak kooperatif dengan menyatakan siap ikut kebijakan presiden, namun di sisi lain ia membentuk tim internal yang cukup besar yang bisa dimaknai sebagai upaya posisi perlindungan Kapolri dan struktur polisi dari kemungkinan rekomendasi radikal dari tim bentukan presiden.

Karena jika ada rekomendasi perubahan struktural yang radikal, seperti yang diminta Gerakan Nurani Bangsa, tentu berpotensi memicu timbulnya dalam Polri yang sudah kuat terbangun. 

Sumber: