Distorsi Kewenangan dan Peran Tenaga Ahli dalam Jambi Mantap 2029

Menuju Jambi Mantap 2029, yang dibutuhkan bukanlah figurisasi kelompok tenaga ahli atau narasi heroik individual, melainkan disiplin kelembagaan. Ukurannya jelas: kualitas perencanaan Bappeda, efektivitas kinerja OPD, konsistensi RPJMD, keberanian gubernur mengambil keputusan, serta transparansi dan pengawasan DPRD. tenaga ahli seharusnya bekerja di balik layar, memperkuat kualitas kebijakan, bukan mengambil alih ruang legitimasi yang secara hukum bukan miliknya.

 

Jika batas peran ini terus dibiarkan kabur, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kekeliruan narasi, melainkan legitimasi tata kelola pemerintahan daerah itu sendiri. Pembangunan tidak boleh digerakkan oleh aktor tanpa kewenangan, dan visi Jambi Mantap 2029 tidak boleh bertumpu pada peran yang secara hukum tidak memegang kendali apa pun.

Sumber: