Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin Pertanyakan Soal Pengelolaan Dana Iuran Pekerja

Jambitv.co, Batanghari - Wacana Penerapan Program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Sampai saat ini masih menjadi polemik di kalangan para pekerja. 

Pro Kontra dari kebijakan pemerintah pusat ini, juga menuai sorotan dari DPRD khususnya di Kabupaten Batanghari. Bahkan dewan mempertanyakan soal teknis pengelolaan dana tapera tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin. Meski pro kontra dalam kebijakan ini dianggap wajar, namun pemerintah pusat diminta memberikan kepastian terhadap para pekerja. Terutama jaminan soal penggunaan, maupun sasaran tapera tersebut. 

BACA JUGA:Gaji Ke-13 ASN Belum Disalurkan, Ketua DPRD Anita Yasmin Desak Pemkab Segera Realisasikan

Sebab hingga kini, mereka selaku legislatif pun juga belum mendapat kejelasan terkait petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis dari program itu.

“Sebetulnya ini ya seperti yang saya bilang tadi pro kontra kan itu, ada yang baiknya adalah inikan wacananya untuk agar nantinya para pekerja ini itu memiliki jaminan ya. Jaminan hidup setelah bekerja dalam jangka pensiun dan lain sebagainya, namun negatifnya kan kontranya. Kontranya adalah dengan banyaknya potongan potongan ini. Menjadi tanda tanya bagi kita apakah ini akan maksimal dan akan tepat sasaran gitu,” Kata Anita Yasmin Ketua DPRD Batanghari.

Anita Yasmin juga tidak memungkiri, sampai saat ini tidak sedikit para pekerja yang merasa keberatan terhadap iuran TAPERA. Yang bersumber dari potongan gaji pekerja senilai 2,5 persen. 

Sehingga menurut Politisi Partai Amanat Nasional ini, aspirasi para pekerja ini harus menjadi catatan bagi pemerintah pusat untuk kembali dilakukan pengkajian.

BACA JUGA:Bupati Fadhil Arief dan Ketua DPRD Anita Yasmin Lepas Keberangkatan 175 JCH Batanghari