Jambitv.co Batanghari - Meski telah dilakukan tahapan diskusi, namun persoalan tapal batas antara Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi, sampai saat ini masih belum tuntas. Bahkan persoalan tapal batas antara dua kabupaten ini, akhirnya diserahkan ke Kemendagri. Kondisi ini lantaran masih terdapat perbedaan pandangan antara kedua pihak.
Kondisi ini diakui Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief. Dirinya menjelaskan bahwa pihak pemerintah daerah setempat dan pemerintah Muaro Jambi, telah melakukan tahapan diskusi untuk menyelesaikan tapal batas tersebut. Akan tetapi masih terdapat perbedaan pandangan terkait segmen batas wilayah, sehingga tidak menemui titik terang untuk disepakati oleh kedua pihak.
“Hasil kesepakatan kita dengan pemkab Muaro Jambi sudah jelas, bahwa kita titik temunya tidak ketemu, maka kita sepakat kita serahkan ke Kemendagri untuk memutuskan yang terbaik bagi Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi. Karena kita lihat perkembangan rapatnya sudah mengalami stuck atau mentok. Ada negosiasi yang tidak bisa dijalankan lagi. Akhirnya dibuat acara kesepakatan yang waktu itu Batanghari diwakili pak Hasri , bahwa kita menentukan tapal batas, karena ini akan sangat berpengaruh nanti.” jelas Bupati.
Menurut Bupati, dalam negosiasi tersebut pihak Pemkab Muaro Jambi meminta, agar sebagian kawasan hutan harapan di Kecamatan Bajubang yang dikelola PT.REKI, diserahkan ke wilayah Muaro Jambi. Namun Pemkab Batanghari tidak bersedia, jika kawasan hutan itu terpecah dalam dua kabupaten.
Sehingga kedua pihak sepakat, menunggu keputusan Mendagri terkait penetapan segmen batas wilayah tersebut.
Sementara sejauh ini, untuk segmen batas wilayah antara Batanghari dengan Kabupaten Tebo, Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah dituntaskan atau disepakati.