MUAROJAMBI, JAMBITV.CO - Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dituntut tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Penurunan anggaran dari tahun sebelumnya menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan prioritas pembangunan pada tahun 2027. Hal ini mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi terkait penyampaian KUA-PPAS dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 pada Senin, 9 November 2026. Rapat yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Muaro Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, serta dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, kejaksaan, kepala OPD, camat, hingga kepala desa.
Dalam keterangannya, Aidi Hatta menyebutkan bahwa berdasarkan pidato bupati, anggaran daerah tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun program dan menentukan skala prioritas pembangunan. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Aidi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengurangi komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian program pembangunan, menurutnya, harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:DPRD Kota Sungai Penuh Gelar Rapat Kerja Bahas Laporan Hasil Pembahasan KUA-PPAS 2027
"Memang hari ini kita melaksanakan paripurna dengan agenda KUA-PPAS Anggaran Tahun 2027. Memang, kalau melihat dari pidato bupati, anggaran kita menurun dari tahun sebelumnya. Namun, dengan kondisi sekarang, beliau tadi menyampaikan, apapun bentuk dan kondisinya, kita harus siap sebagai pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Hal-hal terkait pembangunan, ya disesuaikan saja dengan kondisi sekarang," katanya.
Dengan kondisi fiskal yang menurun, efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan menjadi kunci agar pelayanan publik di Kabupaten Muaro Jambi tetap berjalan optimal.