Karena itu, MUI merekomendasikan Kepolisian Negara RI dan BNN menutup berbagai celah peredaran narkoba melalui perangkat rokok elektrik serta melakukan penindakan tegas terhadap penyalahgunaannya sesuai ketentuan hukum.
MUI juga meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape, termasuk mempertimbangkan penghentian pemberian izin industri tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
MUI menilai persoalan vape tidak cukup ditangani oleh satu kementerian atau lembaga. Diperlukan koordinasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian berjalan terpadu dan tidak saling tumpang tindih.
Peran masyarakat juga menjadi perhatian. Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren dan keluarga diminta meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaannya.
Masyarakat pun diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.