JAMBITV– Penggunaan rokok elektrik atau vape kini menghadapi sorotan serius. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape dengan mempertimbangkan risiko kesehatan, kandungan zat adiktif hingga potensi penyalahgunaannya sebagai media konsumsi dan peredaran narkotika.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang dirilis Selasa (10/11/2026) tersebut tidak hanya berisi penetapan hukum keagamaan. MUI juga mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengendalikan, bahkan melarang peredaran rokok elektrik di Indonesia.
BACA JUGA:Satu Nama Calon Pj Sekda Sudah Dikirim ke Gubernur, Siapa Dia?
Salah satu rekomendasi penting ditujukan kepada Presiden bersama DPR RI agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.
MUI menilai pencegahan harus menjadi prioritas sebelum dampak negatif penggunaan rokok elektrik semakin meluas.
Pendekatan tersebut didasarkan pada pertimbangan ilmu kedokteran dan nilai-nilai agama, terutama dalam mencegah timbulnya kemudaratan bagi masyarakat.
BACA JUGA:Mutasi Polres Tebo Bergerak, Kasat Intelkam hingga Sejumlah Kapolsek Berganti
Tidak berhenti pada Presiden dan DPR, MUI juga meminta pemerintah segera melakukan langkah pengendalian terhadap peredaran vape.
Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didorong memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Sorotan lain tertuju pada potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana produksi, penyimpanan, distribusi maupun konsumsi narkotika.
BACA JUGA:Ibu-ibu PKK di Tebo Berhamburan Panik Saat Plafon Aula Kantor Bupati Nyaris Ambruk