MUAROJAMBI, JAMBITV.CO – Wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi untuk mengajukan pinjaman daerah mulai menjadi sorotan. Namun, hingga kini rencana tersebut belum masuk secara resmi ke DPRD Muaro Jambi.
Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan pihaknya belum menerima surat maupun dokumen resmi dari Pemkab Muaro Jambi terkait rencana pinjaman tersebut.
Menurut Aidi, informasi mengenai rencana pinjaman daerah yang beredar saat ini masih sebatas wacana dan pemberitaan di media.
BACA JUGA:Bupati Muaro Jambi Ikut Presisi Merdeka Run 2026, Soroti Dampak Ekonomi dan Peluang Event Besar
"Belum ada surat resmi yang disampaikan kepada DPRD," kata Aidi.
Karena belum ada pengajuan resmi, DPRD Muaro Jambi juga belum berada pada posisi untuk menentukan sikap, termasuk menyatakan setuju atau menolak rencana pinjaman tersebut.
Aidi mengatakan, DPRD baru dapat melakukan pembahasan apabila pemerintah daerah menyampaikan pengajuan secara resmi. Nantinya, rencana tersebut akan dikaji secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, hingga aturan dan ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA:Wabup Muaro Jambi Letakkan Batu Pertama Balai Ternak Baznas, Dorong Peternak Naik Kelas
DPRD Muaro Jambi menyatakan terbuka untuk membahas rencana pinjaman daerah apabila memang diajukan oleh pemerintah daerah.
Namun, rencana tersebut harus memiliki dasar yang jelas, perhitungan yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat.
Aidi menegaskan, keputusan mengenai pinjaman daerah tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut membutuhkan pembahasan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.
"Kalau memang ada pengajuan, tentu akan kita bahas bersama. Tapi sampai sekarang belum ada pengajuan resmi," tegasnya.
Dengan belum adanya surat resmi, DPRD Muaro Jambi menilai isu pinjaman daerah untuk saat ini masih berada pada tahap wacana.
Pemkab Muaro Jambi pun diminta segera menyampaikan rencana tersebut secara resmi apabila memang akan ditempuh, sehingga DPRD dapat melakukan kajian dan pembahasan berdasarkan data serta kemampuan keuangan daerah.