Gubernur Jambi Berikan Bantuan Bedah Rumah Sebanyak 86 Unit di Kabupaten Merangin

MERANGIN, JAMBITV.CO - Gubernur Jambi Al Haris juga menyerahkan 86 unit bantuan bedah rumah, program pro Jambi tangguh di Kabupaten Merangin senilai Rp 1,72 miliar. Al Haris berharap bantuan ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan tepat sasaran.

Gubernur Jambi Al Haris menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah,  program pro Jambi tangguh di Kabupaten Merangin pada Kamis 6 November 2025. Penyerahan berlangsung di SMA Negeri 1 Merangin dan disaksikan langsung oleh Bupati Merangin m. Syukur. Tahun ini, Kabupaten Merangin mendapatkan 86 unit bantuan bedah rumah dari pemerintah Provinsi Jambi, dengan masing-masing rumah menerima Rp 20 juta. Total bantuan yang dikucurkan untuk merangin mencapai Rp 1,72 miliar. Dalam sambutannya, Al Haris menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. 

BACA JUGA:Beasiswa Hingga Bedah Rumah! 9 Program NU Care-Lazisnu Launching Oleh Gubenur Kota Jambi

Al Haris berharap bantuan bedah rumah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, Kabid Perumahan Dinas PUPR Provinsi Jambi Ariesto Harun, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,72 miliar khusus untuk program bedah rumah warga di Kabupaten Merangin.

“Terima kasih buat bapak Gubernur Jambi, yang tadinya kami rumah kurang layak sekarang layak, yang di hari tua ini kami mendapatkan fasilitas yang Alhamdulillah bagus, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak Gubernur Jambi dan Bapak Bupati yang sudah menyelenggarakan bedah rumah ini, terima kasih,” ucap salah satu penerima manfaat.

BACA JUGA:Tiga Rumah Hangus Terbakar, Pemkab Muaro Jambi Serahkan Bantuan untuk Korban