DPRD Jambi Minta Izin PT SAS Diverifikasi, Jalan Khusus hingga Stockpile Disorot

JAMBITV.CO - Aktivitas PT SAS menjadi perhatian DPRD Provinsi Jambi setelah muncul aspirasi masyarakat yang mempertanyakan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung angkutan batu bara.

Bukan hanya soal jalan khusus angkutan batu bara, masyarakat juga mempertanyakan keberadaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) hingga pembangunan stockpile batu bara PT SAS di sejumlah wilayah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status dan proses pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut.

BACA JUGA:Al Haris Dorong Fahmi Ummi Perkuat Peran Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Permintaan itu disampaikan Hafiz setelah menerima massa yang menyampaikan aspirasi terkait aktivitas PT SAS.

Aspirasi masyarakat kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara DPRD Provinsi Jambi dan massa aksi.

Dalam pertemuan tersebut, Hafiz didampingi Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Wakil Ketua II Samsul Riduan, anggota Komisi III Mazlan dan Ansori, serta anggota Komisi IV Juwanda.

 

BACA JUGA:ISPU Kota Jambi Capai 266, Pemkot Bagikan 25 Ribu Masker

Salah satu poin yang disepakati adalah meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai langkah penyelesaian pembangunan jalan khusus batu bara dan TUKS.

Tidak berhenti pada persoalan pembangunan jalan khusus dan TUKS, DPRD juga meminta kejelasan mengenai aktivitas stockpile batu bara PT SAS yang berada di kawasan Kelurahan Aur Kenali, Mendalo Darat dan Penyengat Rendah.

Hafiz mengatakan, seluruh persoalan tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh.

Verifikasi diperlukan untuk memastikan bagaimana status perizinan masing-masing fasilitas serta apa dampaknya terhadap Provinsi Jambi.

“DPRD akan meminta kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk membentuk tim dan memverifikasi seperti apa kejelasan status terkait izin dan dampak untuk Provinsi Jambi,” ujar Hafiz.

Menurut Hafiz, proses verifikasi penting dilakukan agar berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak berhenti sebagai polemik.

Pemerintah, kata dia, perlu memberikan kejelasan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terlebih, aktivitas yang berkaitan dengan angkutan batu bara menyangkut banyak kepentingan, mulai dari investasi, infrastruktur, lingkungan, hingga aktivitas masyarakat.

Sumber: