Atasi Karhutla, Pemprov Jambi Alokasikan Rp3 Miliar dari Dana BTT

KOTAJAMBI, JAMBITV.CO - Pemprov Jambi mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar tiga miliar rupiah untuk mengantisipasi kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, Provinsi Jambi menerima bantuan sebesar 30 miliar rupiah dari pemerintah pusat yang khusus digunakan untuk penanganan karhutla dan dampaknya hingga tahun berikutnya.

Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar tiga miliar rupiah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengantisipasi kondisi darurat karhutla. Selain itu, Pemprov Jambi juga menerima bantuan dari Kementerian Sekretariat Negara sebesar 30 miliar rupiah yang dikhususkan untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Dana tersebut akan digunakan melalui pergeseran anggaran mendahului perubahan untuk kebutuhan belanja mendesak dalam penanganan karhutla dan dampaknya.

BACA JUGA:Karhutla Londerang Kembali Membara, Warga Pertanyakan Sumber Api dan Penanganan Hukum

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi, Agus Pringadi, mengatakan bahwa tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan anggaran, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Kehutanan. Ia mengatakan, BPBD akan menangani pemadaman kebakaran dan honor petugas, Dinas Kesehatan menangani dampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara Dinas Kehutanan menangani program masyarakat sadar api. Agus menegaskan bahwa dana 30 miliar rupiah tersebut khusus untuk Provinsi Jambi dan penanganan karhutla. Jika terdapat sisa anggaran hingga akhir tahun, dana akan ditempatkan di BTT untuk penanganan karhutla tahun 2027 dan tidak digunakan untuk keperluan lain.

"Kita BTT pergeseran terakhir kemarin itu geser Rp3 miliar ke BPBD, yaitu untuk antisipasi El Nino dan kondisi ini. Nah, terus seminggu yang lalu itu kan kita menerima juga bantuan dari Setneg dana untuk penanganan karhutla. Itu Rp30 miliar. Nah, kita kemarin sudah mengundang tiga SKPD: BPBD, Dinas Kesehatan, dengan Dinas Kehutanan untuk menyusun rencana kegiatan yang rencananya akan kita lakukan pergeseran mendahului perubahan untuk kebutuhan belanja mendesak terkait dengan penanganan karhutla dan penanganan dampak karhutla." Katanya

 

Sumber: