13 Tahun Berturut, Pemkab Batang Hari Pertahankan Predikat WTP BPK RI

BATANG HARI, JAMBITV.CO – Pemerintah Kabupaten Batang Hari kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. Predikat ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 lalu.

Predikat Opini WTP ini diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jambi kepada Bupati Batang Hari, MHD Fadhil Arief. Di Kantor BPK Perwakilan Jambi, pada Senin (2/6/2026) kemarin. Perolehan tersebut menegaskan bahwa Pemkab Batang hari sudah berhasil mempertahankan Predikat WTP selama 13 tahun berturut-turut.

Pada kesempatan itu, Bupati Batang Hari, MHD Fadhil Arief mengatakan. Predikat WTP ke-13 ini, menjadi salah satu komitmen Pemerintah Daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

“Alahmdulillah. Hasil audit dari BPK ini, merupakan hasil kerjasama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kita. Terutama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, opini WTP ini diberikan karena pelaporan keuangan Pemkab Batang Hari dinilai telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian pengungkapan informasi yang disajikan juga sudah dianggap cukup jelas, dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta didukung efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Tak hanya itu, lanjutnya. WTP juga bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai Pemerintah Daerah setempat. Sebab penghargaan tersebut harus menjadi pemicu bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“WTP bukan tujuan akhir, yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batang Hari,” jelasnya.

Bahkan, Bupati Mhd. Fadhil Arief juga mengingatkan seluruh OPD. Agar tetap menjalankan pengelolaan keuangan sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan.

“Kami selalu menekankan kepala OPD, bahwa bekerja sesuai standar pengelolaan keuangan yang benar adalah kewajiban,” tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama juga terdapat 4 Daerah di Provinsi Jambi yang juga menerima Predikat Opini WTP tersebut. Yakni Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Kota Sungai Penuh.

Sumber: jambitv.disway.id