Al Haris Tegaskan WFH Jumat Harus Dipatuhi, OPD yang Masih Masuk Kantor Disorot

JAMBI, JAMBITV.CO - Gubernur Jambi Al Haris kembali menegaskan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat harus dijalankan secara penuh oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Penegasan itu disampaikan Al Haris usai memimpin rapat bersama jajaran OPD, Rabu (22/7/2026). Menurutnya, kebijakan WFH diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, ia mengaku masih menemukan sejumlah OPD yang tetap menjalankan aktivitas kantor pada hari Jumat. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan tujuan utama penerapan WFH.

“Kalau masih ada dinas yang masuk juga, percuma ada WFH. WFH kok masih masuk kantor juga,”kata Al Haris

BACA JUGA: Gubernur Al Haris Buka Jambi Elok Nian Kota Jambi 2026: Bahagia Berbudaya di Serambi Tanah Pilih Pusako Betua

Ia menjelaskan, kebijakan WFH bukan sekadar memindahkan tempat bekerja, melainkan untuk memangkas belanja operasional pemerintah yang selama ini cukup besar.

Ia juga mengatakan, ketika kantor dikosongkan pada hari Jumat, penggunaan listrik, air, pendingin ruangan (AC), hingga bahan bakar kendaraan dinas dapat ditekan.

Selain itu, belanja konsumsi seperti nasi bungkus maupun makanan rapat juga otomatis berkurang.

“Pemerintah menghendaki efisiensi itu dengan mengosongkan kantor setiap Jumat. Lampu dimatikan, AC tidak hidup, air tidak dipakai. Dari rumah kita tetap bekerja supaya ada penurunan belanja operasional,”ujarnya

Al Haris mengatakan, anggaran yang berhasil dihemat nantinya dapat dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat.

BACA JUGA:Gubernur Al Haris Buka PKKMB Poltekkes Kemenkes Jambi, Tekankan Peran Strategis Tenaga Kesehatan

“Kita ingin uang transfer pusat ke daerah yang semakin kecil ini bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk rakyat,”tegasnya

Meski demikian, hingga kini Pemprov Jambi belum memiliki angka pasti mengenai besaran efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Ia meminta seluruh OPD benar-benar mematuhi aturan WFH agar evaluasi penghematan dapat dilakukan secara maksimal.

Sumber: