Pemkot Jambi Percepat Digitalisasi Pendataan Bansos untuk Tingkatkan Ketepatan

KOTAJAMBI, JAMBITV.CO – Penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui penerapan sistem pendataan berbasis digital. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai basis data masyarakat penerima bantuan agar proses pendataan menjadi lebih akurat dan transparan.

Komitmen itu menjadi wujud nyata tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Sekaligus menjadi tindak lanjut terpilihnya Kota Jambi sebagai salah satu dari 42 Kota se-Indonesia sebagai proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai langkah penerapan, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial sebagai sektor utama pelaksana akan meluncurkan Agen atau Pendamping Perlindungan Sosial di Kota Jambi guna mempercepat pelaksanaan program nasional yang diselenggarakan Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

“Kami merencanakan peluncuran resmi peran Agen Perlinsos pada tanggal 08 Juli 2026, sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, sistem Portal Perlinsos sudah dapat digunakan sejak saat ini,” ujar Kepala Dinas Sosial Yunita Indrawati didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nirwal Ilyas pada Selasa (30/06/2026), saat mengikuti Rapat Kerja Pelaksanaan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial serta Rapat Terbatas Pemerintahan Digital secara daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Yunita menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan uji coba ini, sistem Perlinsos akan mencakup sekitar 203 ribu jiwa di Kota Jambi yang tercatat sebagai calon penerima bantuan sosial.

BACA JUGA:Wujudkan Kota Yang Religius Sebagai Fondasi Pembangunan, Pemkot Jambi Gelar Tabligh Akbar Festival Muharram

“Saat ini kami masih melaksanakan tahap penyebaran informasi kepada seluruh Agen Perlinsos yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan sebanyak 2.863 orang sebagai Agen Perlinsos, yang terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, Pendamping Keluarga Berencana, tim fasilitator tingkat Kelurahan/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, hingga Aparatur Sipil Negara dari lingkungan Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan.

Secara mekanisme kerja, Yunita menyebutkan setiap agen maupun warga masyarakat harus memasang aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang terhubung langsung dengan data kependudukan resmi.

“Nantinya masyarakat yang memiliki perangkat gawai dapat memeriksa sendiri kelayakan menerima bantuan melalui aplikasi Perlinsos. Sedangkan untuk para agen, akan disediakan akses khusus agar dapat membantu warga yang membutuhkan seperti warga lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang tidak memiliki perangkat seluler,” jelasnya.

Dalam rangka kesuksesan pelaksanaan program ini, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui sistem ini, masyarakat juga dapat mendaftar maupun memperbarui data secara mandiri melalui laman resmi Perlinsos.

Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Melalui penerapan digitalisasi, penyaluran bantuan diharapkan berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien, serta meminimalkan risiko kesalahan data, penerima ganda, maupun penyalahgunaan bantuan agar benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Transformasi menuju pemerintahan digital juga menjadi langkah strategis guna menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, responsif, dan efektif. Melalui keterhubungan antar sistem, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan pemerintah lebih cepat tanpa birokrasi yang berbelit.

Melalui kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah, pelaksanaan ini diharapkan menjadi model penerapan yang dapat dikembangkan di berbagai wilayah lain, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas menuju Indonesia Digital.

Sumber: