Harga Pertamax Melonjak, DPRD Jambi Minta Satgas BBM Perketat Pengawasan SPBU

Harga Pertamax Melonjak, DPRD Jambi Minta Satgas BBM Perketat Pengawasan SPBU

Harga Pertamax Melonjak, DPRD Jambi Minta Satgas BBM Perketat Pengawasan SPBU-Rudiansyah-Jambitv.co

KOTAJAMBI, JAMBITV.CO - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk DPRD Provinsi Jambi. Selain menyoroti dampaknya terhadap masyarakat, DPRD juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, diperketat.

Diketahui, harga Pertamax mengalami penyesuaian dari sekitar Rp12 ribuan per liter menjadi Rp16 ribuan per liter. Kenaikan tersebut memicu berbagai tanggapan, terutama dari pengguna kendaraan pribadi yang selama ini mengandalkan BBM nonsubsidi.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengatakan kebijakan kenaikan harga Pertamax kemungkinan telah melalui kajian dan perhitungan matang dari pemerintah. Menurutnya, masyarakat masih memiliki pilihan karena tidak semua jenis BBM mengalami kenaikan harga.

"Saya yakin pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan ini. Apalagi yang naik bukan seluruh jenis BBM, sehingga dampaknya terhadap masyarakat masih bisa diminimalkan," ujar Ivan Wirata saat diwawancarai di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (15/6/2026).

Meski demikian, Ivan mengingatkan agar kenaikan harga Pertamax tidak memicu peralihan konsumsi secara tidak tepat ke BBM bersubsidi. Ia menilai potensi penyalahgunaan distribusi BBM perlu diantisipasi sejak dini.

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Lakukan Penyesuaian Harga Pertamax Series, Harga Pertalite dan Solar Subsidi Tetap

"Yang perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai ada pergeseran penggunaan ke BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukannya. Karena itu, Satgas BBM dan seluruh pihak terkait harus memperketat pengawasan di SPBU," tegasnya.

Menurut Ivan, pengawasan yang optimal penting dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM di tengah masyarakat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: