Elpisina : Beri Masyarkat BPJS Gratis dan Jangan Dipersulit

Jambitv.co - Pelayanan kesehatan tampaknya masih menjadi persoalan krusial bagi pemerintah, bahkan sukar untuk diatasi dengan cepat.

 

Padahal, baiknya tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik akan menjadi salah satu indikator, pemerintahan di suatu negara atau pun daerag berhasil. Keduanya terus menjadi program utama dalam pembangunan yang berkelanjutan baik tingkat pusat maupun daerah. 

 

Caleg DPR RI PKB Dapil Jambi Elpisina mengatakan, masalah kesehatan masih menjadi PR serius yang harus segera dibenahi di Provinsi Jambi. Menurutnya agar Jambi dapat menjadi daerah maju sama seperti Provinsi lainnya seperti, DKI Jakarta atau Sumatera Utara.

 

"Saya pikir di Jambi ketersediaan sarana prasarana kesehatan masih kurang, karena kalo kita bicara rasio antara fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk, disitu nampak bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Jambi ini masih perlu ditambah," ujarnya.

 

Dimata Elpisina, untuk di Provinsi Jambi sendiri masih banyak rumah sakit yang belum dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang cukup dan sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada. Selain itu, anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut juga berpendapat persoalan kesehatan yang masih banyak terjadi di Jambi ini yaitu kerumitan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

 

"Saya juga ingin BPJS punya ruang tersendiri disetiap rumah sakit, untuk memperpendek birokrasi bagi masyarakat yang ingin berobat agar masyarakat tidak bolak-balik," jelasnya.

 

Elpisina mengungkapkan, kondisi lain di Jambi yang saat ini menurutnya cukup memprihatinkan adalah masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

 

"Tidak semua masyarakat diberikan atau memiliki asuransi kesehatan berupa BPJS kesehatan gratis," ujar Pria yang saat ini juga tengah menempuh pendidikan jenjang doktoral itu.

 

Elpisina pun berharap, pemerintah pusat maupun daerah kedepan dapat lebih serius memperhatikan dan menyelesaikan persoalan kesehatan yang merupakan hak asasi bagi masyarakat tersebut.

 

"Kedepan pihak BPJS dan pemerintah harus bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu," pungkasnya.

Sumber: bpjs