Kantor Staf Presiden Kawal Masalah Batubara di Jambi, Minta Jalur Khusus Batubara Segera Terealisasi

Kantor Staf Presiden Kawal Masalah Batubara di Jambi, Minta  Jalur Khusus Batubara Segera Terealisasi

Kantor Staf Presiden Kawal Masalah Batubara di Jambi, Minta Jalur Khusus Batubara Segera Terealisasi-Nur Pehatul Jannah-Jambitv.disway.id

Jambitv.co, Jambi - Masalah batubara di Provinsi Jambi sudah menjadi perhatian banyak pihak, bahkan Kantor Staf Presiden (KSP) juga sudah turut mengawal masalah ini. Khususnya masalah jalur khusus batubara diminta agar dapat segera terealisasi. Persoalan tersebut juga telah didiskusikan dengan konsultan kpk yang ada di Jambi.

Hal ini disampaikan Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, dalam kegiatan diskusi bersama awak media yang dilaksanakan olek KPK. Diskusi ini dalam rangka roadshow KPK tahun 2023 di Provinsi Jambi. 

Diskusi bersama awak media ini dilaksanakan dalam konteks urgensi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola dunia usaha pertambangan batubara. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman. 

Dalam kesempatan ini, Sudirman menegaskan komitmen Pemprov Jambi untuk memperbaiki tata kelola pertambangan batubara di Provinsi Jambi

“Sektor pertambangan batubara yang ada di Provinsi Jambi disamping memiliki celah atau potensi korupsi, namun di sisi lain bagi Provinsi Jambi, batubara merupakan salah satu penopang ekonomi. Dimana berdasarkan data,  1,8 persen dari jumlah total 5,3 persen pertumbuhan ekonomi jambi pada tahun 2022 lalu, disumbang oleh sektor batubara.”jelas Sudirman.  

Meskipun begitu, selain berdampak positif,  usaha pertambangan batubara juga memberikan persoalan, diantaranya adalah kemacetan, kerusakan jalan, sehingga pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan.

Sudirman juga menjelaskan, sampai saat ini masalah batubara di Provinsi Jambi sudah menjadi perhatian banyak pihak, bahkan Kantor Staf Presiden (KSP) juga sudah turut mengawal masalah ini. Khususnya masalah jalur khusus batubara agar dapat segera terealisasi. Persoalan tersebut juga telah didiskusikan dengan konsultan KPK yang ada di Jambi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: