Sungai Penuh Raih Dukungan Pusat Benahi Persoalan Sampah

SUNGAIPENUH, JAMBITV.CO – Keseriusan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, dalam membenahi persoalan persampahan kembali ditunjukkan melalui langkah konkret ke pemerintah pusat. Alfin bertemu langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kondisi pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh sekaligus menyampaikan usulan dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat.

Hasil pertemuan itu mendapat respons positif. Menteri Hanif menyatakan komitmennya untuk membantu penanganan persampahan melalui pemberian alat berat berupa ekskavator serta mesin press sampah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mengurangi volume sampah di daerah.

Alfin mengungkapkan, bantuan tersebut direncanakan mulai direalisasikan pada Maret 2026. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan terintegrasi.

BACA JUGA:Pemerintah dan Perum Bulog Kanwil Jambi Gelar Pasar Murah untuk Masyarakat Kota Sungai Penuh

Selain bantuan sarana, Kota Sungai Penuh juga diproyeksikan menjadi salah satu pilot project penanganan persampahan di wilayah Sumatera. Penunjukan ini dinilai sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap dukungan tersebut dapat memperkuat kapasitas pengelolaan TPST, optimalisasi pengangkutan, serta pengurangan sampah melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi.

BACA JUGA:Ringankan Beban Warga Jelang Ramadhan, Gerakan Pangan Murah Digelar di Sungai Penuh

Alfin turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti program tersebut secara terukur dan akuntabel demi menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Anggota DPR RI Dapil Jambi, Rocky Chandra, yang memfasilitasi pertemuan sehingga koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat berjalan efektif.

Sumber: