Jambitv.co, KotaJambi - Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi akan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab, atas kejadian sekelompok pria menari tidak pantas di WTC jumat (8/9) lalu.
Sekretaris LAM Kota Jambi, Aswan Hidayat yang didampingi Ketua LAM Kota Jambi, H Asnawi Ismail, didampingi pengurus LAM Provinsi Jambi mengatakan, LAM Kota Jambi mengaku prihatin dan akan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk panitia penyelenggara, Forum Komunikasi Ormas (Forkom) Kota Jambi, dan Kesbangpol Kota Jambi selaku pembina Forkom.
"Tujuan pemanggilan ini adalah untuk mendapatkan klarifikasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan tujuan di balik kegiatan joget kontroversial tersebut," katanya (11/9/2023).
Menurut Aswan satu hal yang sangat mereka sesalkan adalah penggunaan kata "budaya Jambi" dalam kegiatan tersebut, yang dinilai tidak pantas dan dianggap merendahkan nilai-nilai budaya Jambi yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.
Terkait dengan sanksi yang mungkin akan diberikan, LAM Kota Jambi menyatakan bahwa ini akan tergantung pada hasil klarifikasi dan rapat yang dilakukan pemangku adat investigasi yang akan dilakukan.
" jika terdapat unsur kesengajaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka sanksi yang diberikan dapat lebih berat." Ujarnya
LAM Kota Jambi berkomitmen untuk menjaga integritas budaya dan adat Jambi serta menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah ini. Keputusan selanjutnya akan bergantung pada hasil investigasi dan koordinasi antarlembaga yang lebih baik dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah.
"Kejadian ini telah memicu perdebatan di masyarakat, dengan sebagian orang yang menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai budaya dan adat daerah," jelasnya.
Sebagai salah satu aset berharga bangsa, pelestarian budaya dan adat daerah merupakan tanggung jawab bersama. Dalam situasi seperti ini, kerja sama antarlembaga dan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya sangatlah krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan tradisi yang berharga tidak hilang atau tercemar oleh kejadian yang merugikan seperti ini.
"Hasil investigasi akan kita musyawarahkan dengan Majelis Permusyawaratan Adat (MPA) untuk menetapkan sanksi adat. Mudah-mudahan minggu ini sudah keluar sanksinya," pungkasnya.