Kasus Dugaan Pengusiran Siswi SD Oleh Kepsek di Muaro Jambi Berakhir Damai

Rabu 18-11-2026,15:50 WIB
Reporter : Yasri Nurhadi
Editor : Nur Pehatul Jannah

MUAROJAMBI, JAMBITV.CO - Kasus dugaan pengusiran siswi sekolah dasar oleh kepala sekolah di Kabupaten Muaro Jambi akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat menuai sorotan publik, persoalan ini berujung damai melalui mediasi yang melibatkan Dinas Pendidikan, DPRD, kepolisian, dan pihak perlindungan perempuan dan anak.

Menindaklanjuti persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan, mediasi digelar di SD Negeri 81 Muaro Jambi pada Selasa, 17 November 2026. Pertemuan ini dihadiri Ketua DPRD Muaro Jambi, Dinas Pendidikan, Kapolsek Sungai Gelam, UPTD PPA, orang tua siswi, kepala sekolah, serta ketua komite. Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan bahwa persoalan tersebut bermula dari miskomunikasi antara wali murid dan pihak sekolah. Ia juga meluruskan isu siswi akan dikeluarkan dari Data Pokok Pendidikan atau Dapodik nasional. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan belum pernah dikonfirmasi kepada guru yang bersangkutan.

BACA JUGA:Waspada Banjir Curah Hujan Tinggi, Muaro Jambi Waspadai Ancaman Banjir

"Jadi hari ini alhamdulillah terkait dengan berita tentang anak yang lagi viral ya, ibunya telepon nangis-nangis ke media. Ternyata setelah kita berkomunikasi dengan sekolah, dengan yang bersangkutan wali murid, dan tadi alhamdulillah dimediasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi—yaitu Kadis diwakili oleh Sekdis—juga ada Pak Kapolsek Kecamatan Sungai Gelam. Saya hadir di sini ingin mendengarkan seperti apa persoalannya. Ternyata kesimpulannya hanya miskomunikasi antara wali murid dengan sekolah di sini, yaitu dengan gurunya. Tadi sudah kita berikan arahan, kemudian dari dinas juga memberikan wejangan terkait persoalan ini supaya tidak ke mana-mana lagi. Dan ini hal yang lumrah ketika di dunia pendidikan mendidik anak-anaknya. Nah untuk itu saya pastikan masalah sudah selesai, tidak ada masalah. Karena ini hanya miskomunikasi antara wali murid dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Demikian," ucapnya.

Mediasi ini tak hanya berfokus pada penyelesaian perselisihan. Kendala jarak tempat tinggal dan akses antarjemput siswi ke sekolah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama pihak terkait berencana mendatangi kediaman wali murid untuk melihat langsung kondisinya, sekaligus mencari solusi agar hak anak mendapatkan pendidikan tetap terjamin. DPRD juga mengingatkan tenaga pendidik agar lebih memperhatikan kondisi psikologis anak, terutama saat memberikan teguran di lingkungan sekolah.

 

Kategori :