JAMBITV – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik.
Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA:Hadapi Disrupsi Industri, Kemnaker Siapkan Tiga Prioritas Ketenagakerjaan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, tindakan penyadapan ilegal dan penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka dinilai sebagai perbuatan makar. Karena itu, pihaknya meminta kepolisian mempertimbangkan penerapan pasal makar dalam penanganan perkara tersebut.
BACA JUGA:194 Kasus Kebakaran Terjadi di Sarolangun hingga November, Kelalaian Jadi Sebab
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri dan jajaran dalam mengungkap perkara tersebut.
Namun, menurutnya, penyidikan tidak boleh berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan. Kepolisian diminta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Baca Juga: DPR Dorong UU Khusus Penyadapan, Kewenangan Aparat dan Pengawasan Harus Diperjelas
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Komisi III berharap pengusutan dilakukan secara menyeluruh sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Permintaan penerapan pasal makar tersebut merupakan kesimpulan dan sikap Komisi III DPR dalam rapat kerja. Penerapan pasal terhadap para tersangka tetap menjadi bagian dari proses hukum yang harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.