JAMBITV.CO –  Wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan penting: jika Gibran benar-benar berhenti, siapa yang berwenang memilih penggantinya?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga yang berwenang memilih Wakil Presiden baru apabila terjadi kekosongan jabatan.

Namun, prosesnya tidak berlangsung otomatis setelah muncul pernyataan niat mundur. Harus ada proses pengunduran diri secara resmi dan tindak lanjut sesuai mekanisme ketatanegaraan.

Yusril menjelaskan, Wakil Presiden yang mengundurkan diri harus menyampaikan pernyataan tertulis kepada MPR.

Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memberitahukan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kekosongan jabatan sekaligus meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Selanjutnya, MPR akan menyelenggarakan pemilihan Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden yang berisi dua calon tersebut.

"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," jelasnya.

Mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan itu menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, Presiden tidak secara langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan Gibran. Presiden harus mengajukan dua nama calon, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah.