JAMBITV.CO– Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi di Kabupaten Muaro Jambi menjadi sorotan setelah salah satu tersangka berinisial AR menjalani penahanan rumah, bukan ditempatkan di rumah tahanan.
AR merupakan mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Muaro Jambi. Ia menjalani tahanan rumah selama 20 hari setelah mengajukan permohonan kepada penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi dengan alasan harus menjalani pengobatan.
Padahal, AR merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan proyek pengadaan bibit sapi tahun anggaran 2024 dengan nilai anggaran sekitar Rp1,5 miliar.
Berdasarkan hasil penyidikan, proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp400 juta.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Muaro Jambi, Hendrik Fayol, membenarkan AR memenuhi panggilan kedua penyidik pada 3 November 2026.
Menurut Fayol, AR bersikap kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Namun, tersangka mengajukan permohonan pengalihan penahanan dengan alasan kesehatan.
"Beliau kooperatif. Beliau mengajukan permohonan untuk tahanan rumah karena alasan menjalani pengobatan. Kami mengabulkan permohonan beliau untuk ditahan di rumah selama 20 hari ke depan dan wajib lapor seminggu sekali," kata Fayol, Rabu (11/11/2026).
Fayol menegaskan, pengalihan penahanan tersebut tidak mengubah status hukum AR. Ia tetap berstatus sebagai tahanan dan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan penyidik.
Salah satu kewajibannya adalah melapor kepada penyidik satu kali dalam sepekan.
Dalam perkara ini, Kejari Muaro Jambi telah menetapkan dua orang tersangka, yakni AR selaku mantan Kepala Disbunnak Muaro Jambi dan YF dari pihak penyedia CV Fathan Jaya Utama.
Penyidik menduga keduanya memiliki peran dalam penyimpangan proyek pengadaan bibit sapi yang bersumber dari anggaran negara.
AR diduga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya dalam kegiatan pengadaan. Sementara YF diduga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.
"Dua orang ini memang berperan sebagai pelaksana penyelewengan yang merugikan negara," tegas Fayol.
Dari hasil penyidikan dan penghitungan kerugian keuangan negara, proyek dengan pagu anggaran sekitar Rp1,5 miliar itu diduga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp400 juta.
Kasus ini menjadi perhatian karena pengadaan bibit sapi semestinya mendukung pengembangan sektor peternakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya justru diduga bermasalah hingga berujung proses hukum.