MUAROJAMBI, JAMBITV.CO - Puluhan warga Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, mengeluhkan panjangnya antrean kendaraan di SPBU 24.363.99. Tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, antrean yang didominasi kendaraan pengisi solar ini juga memicu sejumlah persoalan.
Persoalan antrean panjang di SPBU 24.363.99, Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, kian menuai sorotan. Warga setempat mengaku resah. Pasalnya, antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar, khususnya solar, dinilai telah mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat di sekitar SPBU. Berbagai upaya musyawarah bahkan telah dilakukan. Namun, warga menilai sejumlah poin kesepakatan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dalam musyawarah yang digelar pada 14 Februari 2026 di kediaman Ketua RT 01 Desa Kota Karang, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, warga menolak parkir sembarangan di sepanjang jalan umum maupun di depan pekarangan rumah penduduk. Tak hanya itu, masyarakat meminta agar tidak ada praktik jual beli nomor antrean, calo, ataupun pungutan liar terhadap sopir yang hendak mengisi bahan bakar. Warga juga meminta seluruh pegawai SPBU memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional.
BACA JUGA:Antrean Solar Mengular di SPBU, Maulana Soroti Penyalahgunaan Barcode
Persoalan ini kembali dibahas dalam musyawarah desa pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kantor Desa Kota Karang. Dalam hasil musyawarah, disepakati bahwa tidak boleh lagi ada sistem kuponisasi, calo, maupun titipan dalam penyaluran BBM. Pihak SPBU juga diminta segera menyiapkan lahan parkir di dalam area SPBU. Selain itu, dalam kesepakatan tersebut, pengaturan antrean menjadi kewenangan pihak SPBU, dengan tetap menjamin ketertiban, kelancaran, dan keadilan bagi seluruh konsumen. Namun, warga kini mempertanyakan realisasi kesepakatan tersebut.
"Yang kemarin poin-poin yang ada tiga kemarin ada empat. Pertama, tidak ada pungutan liar apa pun GPS yang ini. Yang kedua, parkir di bahu jalan. Semua dilarang. Ada kejadian Pak Kades pada malam Rabu. Suara mobil sangat kencang suaranya. Ya, keluar masuk sedangkan kami balik dari arisan duduk ngobrol sama orang tua galau tepat depan RC," ucapnya.
Belum selesai persoalan antrean dan operasional SPBU, keluhan warga kini meluas ke persoalan ketenagakerjaan. Salah seorang warga, Purwantoro, turut menyoroti pemberian Surat Peringatan Ketiga atau SP-3 terhadap salah seorang petugas keamanan atau sekuriti. Ia menilai pemberian sanksi tersebut perlu ditinjau kembali dan meminta pihak manajemen memberikan penjelasan secara terbuka. Warga juga mempertanyakan pola jam kerja seorang karyawan perempuan berinisial IT yang dinilai tidak sesuai dengan aturan kerja dan norma adat setempat. Atas persoalan tersebut, sejumlah warga meminta manajemen melakukan evaluasi, termasuk mempertimbangkan sanksi terhadap karyawan yang bersangkutan.
"Persoalan terkait dengan, eh, apa namanya? Yang pertama adalah persoalan terkait dengan pemberhentian wakaf, ya. Nah, yang kedua terkait dengan persoalan adat. Perkiraan, ya kan, dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran tadi yang menurut tata susila dan adat di sini bertentangan, maka sebenarnya pada hari ini termasuk juga Pak Camat kita minta klarifikasi nih, Pak," tuturnya.
Warga berharap musyawarah yang telah berulang kali dilakukan tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas. Mereka menuntut agar pihak SPBU segera menunjukkan keseriusan dalam menjalankan seluruh kesepakatan, demi menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keadilan bagi masyarakat maupun konsumen. Sementara itu, saat hendak dimintai keterangan oleh awak media terkait berbagai keluhan dan tuntutan warga, pihak manajemen SPBU 24.363.99 belum memberikan tanggapan substantif.