Atas kesepakatan tersebut, perusahaan diduga harus memberikan kickback fee sebesar 25 persen dari total anggaran kegiatan setelah dipotong pajak.
Dalam pelaksanaannya, HW, NAS, dan RS diduga tidak mengerjakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
BACA JUGA:Penerimaan Pajak Muaro Jambi Lampaui Target, BPPRD Optimistis PAD Tercapai
Dugaan penyimpangan tersebut di antaranya tidak dilakukannya survei dan validasi terhadap subjek serta objek pajak bumi dan bangunan (PBB). Sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dipersyaratkan juga disebut tidak dilibatkan, sementara honor mereka diduga tidak dibayarkan.
Penyidik turut menemukan dugaan pemalsuan tanda terima pembayaran gaji serta rekayasa hasil pekerjaan pemutakhiran pajak daerah.
Data inventori pajak yang menjadi keluaran utama kegiatan diduga menggunakan data lama dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), bukan hasil survei dan validasi terbaru sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.
Akibatnya, tujuan pengadaan untuk memperoleh data objek pajak daerah Kota Jambi yang terbaru dan tervalidasi serta membangun sistem aplikasi survei yang terintegrasi dengan sistem informasi berbasis web disebut tidak tercapai.
BACA JUGA:Sewa Ruko dan Kios Pemda Menunggak, Kepala BPPRD Berganti Berkali-kali, Masalah Tak Kunjung Tuntas
Berdasarkan hasil penghitungan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, dugaan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.378.180.183.
Dalam perkara ini, kelima tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana terkait tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang telah ditetapkan penyidik.