Jambitv.co, JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris Mengaku pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan terkait perizinan terkait rencana pembangunan stockpile batu bara dan dermaga oleh PT. SAS.
Dijumpai usai menghadiri acara harganas di Hutan Kota Muhamad Sabki, Haris menyebut perizinan pelabuhan tersebut adanya TUKS atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. Memang sebut dia, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak dilibatkan.
“Itu langsung melalui KSOP, ke Dirjen Hubla, keluarlah perizinananya,” ungkap Haris, Kamis (10/8).
Ditambahkan Haris, ketika perizinan dikeluarkan terkadang tidak sesuai dengan pengembangam wilayah di suatu daerah.
“Ketika itu masuk zona yang boleh menurut pemerintah pusat. Kita hanya menerima. Maka saya sering bilang, tolong koordinasikan dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga punya konsep pengembangan wilayah masing masing." Jelasnya.
Haris pun mengaku telah meminta pemerintah pusat untuk menertibkan.
"Kita akan mengkoordinasikan hal ini ke Perhubungan dan Dirjen Hubungan Laut untuk di tertibkan." Imbuhnya.
Sementara itu Walikota Jambi Syarif Fasha tidak berkomentar banyak terkait rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batu bara di kawasan Aurduri, kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Fasha mengaskan, selagi dirinya sebagai Wali Kota Jambi, dipastikan akan melindungi masyarakatnya.
“Saya selaku Walikota Jambi akan melindungi masyarakat Kota Jambi dari dampak PT SAS,” singkat Fasha.