TPP ASN Jambi Belum Cair, Pemprov Tunggu Persetujuan Kemendagri

Kamis 16-04-2026,10:11 WIB
Reporter : Arfani
Editor : Arfani

KOTA JAMBI-Pemerintah Provinsi Jambi memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk periode Januari hingga April 2026 masih belum dapat direalisasikan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menyampaikan bahwa kondisi ini terjadi karena belum terbitnya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai syarat utama pencairan TPP tahun ini.

“Iya, jadi kami ingin menjelaskan mengenai TPP, bahwa betul sampai dengan hari ini bulan April, TPP ASN se-Provinsi Jambi itu belum kita lakukan pembayaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterlambatan ini dipengaruhi oleh perubahan mekanisme serta besaran penganggaran TPP pada tahun 2026. “Kenapa kita belum melakukan pembayaran? Bahwa di tahun ini kewajiban untuk dapat melakukan pembayaran itu masih menunggu persetujuan dari Kemendagri,” tambahnya.

Selain itu, perubahan struktur organisasi juga menjadi faktor penting. Fungsi pendapatan kini telah dipisahkan menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sementara Badan Keuangan dan Aset berdiri sendiri. “Yang semula karena BPKPD itu menerima insentif, sehingga kelas jabatan pembayarannya hanya 40 persen, sisanya dari insentif. Sekarang karena tidak ada lagi mendapat insentif, maka penganggarannya dilakukan 100 persen,” jelasnya.

Agus juga mengungkapkan bahwa saat ini proses persetujuan tengah berjalan di pemerintah pusat. “Saat ini dari Kemendagri sudah dilimpahkan ke Kemenkeu, dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi,” katanya.

Untuk mempercepat proses tersebut, pihaknya telah melakukan konsultasi langsung dan diminta melengkapi dokumen pendukung. “Disarankan untuk menyampaikan surat pernyataan dari Sekda untuk menjelaskan bahwa penambahan pagu itu dikarenakan perubahan nomenklatur SKPD,” ungkapnya.

Terkait target penyelesaian, Agus optimistis proses ini segera rampung. “Kita berharap dalam minggu ini sudah rampung, sehingga minggu depan bisa sampai ke Kemendagri untuk diberikan persetujuan. Kalau sekarang posisi kita tanggal 15, berarti di minggu terakhir bulan April kita prediksi sudah mendapat persetujuan,” tutupnya.

 

Tags :
Kategori :

Terkait