HARI TANI NASIONAL 2025 PETANI JAMBI SERUKAN STOP PERAMPASAN TANAH DESAK REFORMA AGRARIA DAN KEADILAN AGRARIA

R atusan petani yang bergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Reforma Agraria melakukan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Jambi. Mereka menuntut penghentian perampasan aset oleh Satgas PKH dan penyelesaian konflik agraria.

Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2025, ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Reforma Agraria melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, Wakil Ketua Samsul Riduan, dan anggota dewan lainnya.

Dalam aksi ini, massa berasal dari sejumlah kabupaten, di antaranya petani dari Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur.

BACA JUGA:HARI TANI NASIONAL 2025 LONGMARCH PETANI TEBO TERHENTIDI GERBANG KANTOR BUPATI TEBO

Mereka menyampaikan aspirasinya dengan membawa sepuluh tuntutan. Di antaranya, meminta pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional, pengesahan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria, menyelesaikan konflik agraria di seluruh sektor di Provinsi Jambi, menghentikan perampasan tanah rakyat oleh Satgas PKH, serta menghentikan intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan aparat terhadap petani, pejuang hak atas tanah, buruh, dan mahasiswa.

Selanjutnya, mereka juga mendesak agar tanah garapan, kampung, dan desa-desa segera dilepaskan dari klaim kawasan hutan dan ditetapkan sebagai objek reforma agraria.

Massa aksi juga menuntut pengusutan tuntas kasus korupsi agraria di Jambi, penangkapan dan pengadilan terhadap mafia tanah, serta mendesak Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan ekonomi petani dan peternak dengan menjaga stabilitas harga dan menciptakan sistem ekonomi yang adil. Mereka juga meminta peningkatan SDM penyuluh pertanian, pemerataan distribusi pupuk yang tepat sasaran, serta mewujudkan keadilan ekologis dan tindakan tegas terhadap perusahaan yang merusak lingkungan.

BACA JUGA:Wali Kota Jambi Luncurkan Program Kampung Bahagia di RT 14 Kenali Asam Kota Jambi

"Yang pertama, kita sudah mengajak untuk membuat komitmen bersama. Baik dari pihak akuntansi, Ketua DPR, Dinas Kehutanan, Dinas ASDA, BPN, maupun masyarakat, kita bersepakat bahwa lokasi-lokasi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Reforma Agraria ini harus segera didorong untuk pelepasan kawasan hutan dan ditetapkan sebagai objek reforma agraria,"  tegas Frandody, Koordinator Lapangan Aksi.