Memasuki Akhir Tahun 2026, Sisa Dana BKBK Terancam gagal Salur !
--
SUNGAIPENUH, JAMBITV.CO - Memasuki penghujung tahun anggaran, nasib penyaluran sisa 40 persen dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Jambi masih belum menemui titik terang.
Sejumlah kepala desa di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengeluhkan belum adanya kejelasan teknis maupun kepastian pencairan, meskipun Peraturan Gubernur (Pergub) terkait program tersebut dikabarkan telah ditetapkan.
Kondisi ini menimbulkan kebingungan di tingkat pemerintah desa dalam mengeksekusi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana BKBK. Banyak kepala desa mengaku belum menerima salinan resmi ataupun sosialisasi yang memadai mengenai isi Pergub terbaru tersebut, sehingga mereka ragu untuk mengambil langkah administrasi lebih lanjut.
Salah seorang perwakilan pemerintah desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keterlambatan informasi ini sangat berdampak pada serapan anggaran desa di akhir tahun. Menurutnya, tanpa pegangan regulasi yang jelas di tangan, pihak desa tidak berani mengambil risiko yang berpotensi menimbulkan temuan hukum di kemudian hari.
BACA JUGA:Sungai Penuh dan Sarolangun Sepakat Perkuat Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah
“Kami hanya mendengar kabar bahwa Pergub sudah diteken, tetapi bentuk fisik maupun petunjuk teknis (juknis) turunannya belum sampai ke tangan kami secara jelas. Di sisi lain, sisa dana 40 persen yang sangat dibutuhkan untuk menuntaskan program desa hingga kini belum diketahui pasti kapan cairnya,” ujarnya.
Ketidakpastian ini juga memicu kekhawatiran terhentinya sejumlah program prioritas yang bergantung pada dana BKBK. Pasalnya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan di sisa tahun anggaran yang tinggal menghitung pekan semakin sempit. Jika pencairan terus molor tanpa kejelasan aturan main, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) atau bahkan gagal salur.
Hingga berita ini diturunkan, Rabu (18/11/2026), para kepala desa berharap Pemerintah Provinsi Jambi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera turun tangan memberikan penjelasan resmi, membagikan salinan Pergub beserta juknisnya secara merata, serta memastikan jadwal pencairan sisa 40 persen dana BKBK sebelum tutup buku anggaran tahun ini.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: