Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemkot Sungai Penuh dan BSI Jalin Kerja Sama

 Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemkot Sungai Penuh dan BSI Jalin Kerja Sama

--

SUNGAIPENUH, JAMBITV.CO - Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat sinergi dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang layanan jasa dan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah, Rabu (18/11/2026).

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menandatangani langsung kesepakatan tersebut bersama Manager BSI, Doni Surya, selaku perwakilan perusahaan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Wali Kota Alfin mengatakan, kerja sama dengan BSI menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat layanan keuangan berbasis syariah sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.

BACA JUGA:Sekda Alpian Terima Study Banding Dinkes Sarolangun Di Kota Sungai Penuh

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang pemanfaatan dana CSR dan dana keumatan untuk mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alfin berharap sinergi Pemkot Sungai Penuh dan BSI terus berkembang sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, ASN, dan masyarakat.

Tiga Poin Utama Kerja Sama Pemkot dan BSI

Kesepakatan Bersama Nomor 100.3.7.1/23/MoU.KSD-SPN/XI/2026 dan Nomor 06/3-3742/0032A tersebut mencakup tiga bidang utama, yakni:

1. Layanan Perbankan Syariah

BSI menyediakan layanan jasa dan produk perbankan syariah bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga non-ASN.

2. Digitalisasi Keuangan Daerah

Kedua pihak mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah serta mengoptimalkan penerimaan dan pembayaran daerah melalui sistem elektronik. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Optimalisasi Dana CSR dan Keumatan

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait