Penipuan Casis Polisi Penasehat Hukum Daffa Sebut Dakwaan Tidak Cermat

KOTAJAMBI, JAMBITV.CO - Terdakwa kasus dugaan penipuan penerimaan anggota Polri, Daffa Januar Al Baqi, mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Penasihat hukum menilai dakwaan alternatif kedua terkait tindak pidana penggelapan tidak disusun secara cermat dan jelas, terutama mengenai aliran uang Rp700 juta yang diterima terdakwa.

Sidang kasus dugaan penipuan penerimaan anggota Polri dengan terdakwa Daffa Januar Al Baqi kembali bergulir. Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi difokuskan pada dakwaan alternatif kedua, yakni tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penasihat hukum menilai uraian dakwaan jaksa belum menjelaskan secara cermat dan terperinci mengenai unsur penggelapan yang dituduhkan kepada terdakwa.

BACA JUGA:Penipuan Casis Polri, M. Daffa Jalani Sidang Dakwaan

Terutama terkait bagaimana uang sebesar Rp700 juta yang diberikan korban dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Atas dasar tersebut, penasihat hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi sekaligus menyatakan dakwaan alternatif kedua batal demi hukum. Sebelumnya, Daffa didakwa melakukan penipuan dengan modus menawarkan kuota khusus susulan dalam seleksi Bintara Polri Tahun 2026. Namun, hingga waktu yang dijanjikan, korban tidak kunjung mengikuti pendidikan di SPN Jambi, sementara uang yang telah diserahkan juga belum dikembalikan. Dalam perkara ini, Daffa dijerat dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 492 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 486 KUHP tentang Penggelapan.

 

 

 

 

Sumber: